dalam kategori | Featured, Layanan Kesehatan

Indonesia Tidak Boleh Lengah, HIV dan AIDS Masih Mengancam

Indonesia Tidak Boleh Lengah, HIV dan AIDS Masih Mengancam

Badan PBB untuk AIDS (UNAIDS) pada laporan global epidemi AIDS tahun 2010 membawa setitik harapan baru. UNAIDS melansir data yang menyebutkan bahwa epidemi AIDS secara global terus melambat hingga 20 persen. Hal ini menunjukkan tren perubahan arah yang positif.

Data tersebut juga menyebutkan, jika persentase penurunan epidemi AIDS bisa terus berlanjut, UNAIDS optimistis bisa menghapus kasus penularan infeksi dari ibu ke anak secara global pada 2015.

“Kabar positif itu tentu harus disyukuri, tapi tentu jangan sampai memunculkan sikap lengah. Indonesia masih harus banyak berbenah agar penularan HIV dan AIDS bisa berkurang,” kata Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) Dr Nafsiah Mboi di Jakarta kemarin.

Kenyataannya, penurunan pengidap HIV dan AIDS masih terkonsentrasi di beberapa negara maju. Sedangkan di negara berkembang termasuk Indonesia, jumlah yang terdata masih terus meningkat.

Secara global, penderita AIDS di seluruh dunia sebanyak 33,3 juta orang. Di Indonesia, laporan triwulan kedua dari Kementerian Kesehatan RI menyebutkan angka penderita AIDS sebesar 22.726 di 32 provinsi yang melingkupi 300 kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan yang sudah terdeteksi mengidap HIV sebanyak 44.292.

Kasus AIDS terbanyak ditemui di DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, Jawa Timur, Papua, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Barat.

Cara penularannya beragam, mulai dari melalui hubungan seks (heteroseksual), hubungan sesama jenis, penggunaan jarum suntik narkoba secara bergantian, sampai penularan ibu ke anak saat melahirkan.

Kementerian Kesehatan juga melaporkan, rate kumulatif kasus AIDS sampai 30 Juni 2010 adalah 9,44 per 100 ribu penduduk. Sedangkan rate kumulatif kasus AIDS tertinggi terjadi di Papua, disusul Bali, dan kemudian DKI Jakarta.

Apa yang harus dilakukan? Luasnya wilayah Indonesia dengan penyebaran penduduk yang tidak merata menjadi kendala tersendiri. Juga belum meratanya pendidikan. Itu sebabnya, butuh keseriusan dan kerja sama dari semua instansi pemerintah, kepolisian, swasta, dan masyarakat.

Maka beberapa tahun lalu dibentuklah Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN). Dasar hukum pembentukannya ialah Keputusan Presiden No 36 Tahun 1994 yang diperbarui dengan Peraturan Presiden No 75 Tahun 2006. Anggotanya melibatkan semua departemen atau instansi pemerintah, kepolisian, hingga beberapa lembaga swasta yang keberadaannya dinilai bisa terkait langsung dalam upaya penanggulangan penyebaran HIV dan AIDS.

KPAN telah merumuskan strategi dan rencana aksi nasional (SRAN) untuk acuan kerja 2010-2014. Ketua KPAN yang juga Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, aksi nasional yang sudah dirumuskan bukan sekadar imbauan ataupun sosialisasi pencegahan. Aksi tersebut juga menitikberatkan penciptaan lingkungan yang kondusif.

“Bukan tugas yang mudah. Namun, KPAN bertekad bekerja sama memberdayakan struktur Komisi Penanggulangan AIDS provinsi dan KPA kabupaten/kota. Mereka menyadari tidak akan mungkin masalah ini bisa diselesaikan tanpa kerja sama antara pusat, daerah, swasta, LSM, dan masyarakat,” kata Agung Laksono.

Sebagai acuan, SRAN antara lain akan berfokus di area pencegahan, perawatan, dukungan dan pengobatan, mitigasi dampak, serta lingkungan kondusif, manajemen, dan administrasi.

Akan diefektifkan pula penelitian terkait HIV dan AIDS untuk memberikan bukti empirik berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah mengenai cara-cara yang sesuai dalam mambantu menjamin kebijakan penanggulangan.

Terlepas dari itu, selain sosialisasi bahaya HIV dan AIDS serta penggunaan kondom saat berhubungan seks, langkah penyadaran dalam kondisi tertentu sangat perlu dilakukan.

Di Papua, misalnya, peranan aparat keamanan dan stakeholder yang lain menjadi sangat besar. Penyedia prostitusi yang tidak terkontrol harus ditertibkan dengan cara menyosialisasikan dan mengharuskan penggunaan kondom. Selain itu, adanya layanan konseling dan tes sukarela perlu terus dikumandangkan. Bentuk lain penyadaran bisa dilakukan seperti yang sudah tertuang dalam UU No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, termasuk upaya seluruh perusahaan untuk mencegah penyakit menular, terutama di tempat kerja.

Terkait dengan masalah ini, Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, I Gusti Made Arka, mengingatkan seluruh perusahaan swasta wajib melakukan upaya pencegahan penyakit menular termasuk HIV dan AIDS. Saat ini jumlah perusahaan swasta di Indonesia mencapai 215 ribu dengan jumlah pekerja sekitar 60 juta orang.

KPAN dan KPAP menyediakan berbagai informasi, mulai dari sejarah HIV dan AIDS, tempat konseling, sampai mitos yang sering menghantui masyarakat. Bagi masyarakat yang melek teknologi, KPAN juga telah menyediakan informasi tersebut di dalam website www.aidsindonesia.co.id.

Perlu aneka kampanye sesuai dengan budaya daerah dan data kelompok umur yang rentan tertular HIV dan AIDS. Data terakhir menyebutkan, proporsi kumulatif kasus AIDS tertinggi dilaporkan pada usia 20-29 tahun.

“Itu sebabnya, KPAN juga akan terus melakukan kampanye yang bersifat baik funky maupun serius, disesuaikan dengan usia dan budaya masing-masing tempat,” tutur Nafsiah.

Diharapkan, berbagai cara yang sudah dilakukan dan akan terus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen pemerintah, swasta, serta masyarakat bisa mengena dan lebih membuahkan hasil. (Dwi Putro AA/suarakarya-online)

Komentar Anda

ads
Fitzania Weekly
Dapatkan informasi kesehatan mingguan berkala dari Fitzania langsung di inbox email Anda.

powered by MailChimp!

Anda punya informasi seputar dunia kesehatan?
Berkenan untuk membagikannya disini?
Lakukan sekarang, karena mungkin akan bermanfaat bagi mereka yang sedang mencarinya.

berbagisehat

Rubrikasi

Fitzania Follows

palmer puspromkes who-id who-id bpjs bfl dokter medis pedulisehat selamatkanibu